Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot Sinaga
KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lamhot Sinaga, mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menghentikan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan penguatan sektor pariwisata yang menjadi aset strategis bangsa.
"Saya mendukung penuh keputusan Menteri Bahlil. Kawasan Raja Ampat bukan hanya milik Papua atau Indonesia, tapi juga milik dunia. Keindahan alam dan kekayaan hayati yang dimiliki kawasan ini harus kita jaga dan lestarikan," ujar Lamhot dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Lamhot menyoroti risiko kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
Baca juga: Dua PMK Dinilai Melemahkan Industri Manufaktur, Lamhot Sinaga Minta Pemerintah Revisi Regulasi
Ia menyebut, keberadaan industri tambang dapat mengganggu ekosistem laut dan darat yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara.
"Pariwisata di Raja Ampat sudah dikenal dunia. Ini bukan tempat yang cocok untuk aktivitas pertambangan. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin usaha, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama," tegasnya.
Lamhot juga mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat.
Ia menyebut kawasan ini bisa menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
Raja Ampat Layak Dijunjungi Baca juga: Lamhot Sinaga Beri Apresiasi Duet Airlangga-Luhut Sukseskan Food Estate
"Kita harus memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat," kata Lamhot.
Menurut Lamhot, keputusan Bahlil sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), melainkan juga pada ekonomi berbasis jasa dan konservasi.
“Kami di DPR tentu melihat langkah yang dilakukan Menteri ESDM adalah keberpihaknya dalam mengedepankan model ekonomi yang ramah lingkungan dan berpihak pada masa depan, bukan hanya kepentingan jangka pendek," ujar Lamhot.
Ia juga menilai, kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Baca juga: Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi
Khususnya, masyarakat adat di Raja Ampat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam dan sangat menggantungkan diri pada sumber daya laut serta ekowisata.
“Semua pihak tentu sepakat, bahwa jangan sampai mengorbankan masyarakat setempat demi kepentingan korporasi. Dalam hal ini, Menteri Bahlil sebagai simbol negara dan perpanjangan tangan Presiden Prabowo hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan mereka," paparnya.
Lamhot pun mengapresiasi keberanian Bahlil dalam mengevaluasi dan mencabut izin tambang yang dinilai bermasalah atau tidak sesuai dengan tata ruang.
“Ini jadi pesan penting bahwa pemerintah serius menata sektor pertambangan agar lebih bertanggung jawab dan taat regulasi," kata Lamhot.
