Lamhot Sinaga Maknai HUT Ke-80 RI: Angka Keberuntungan Prabowo dan Visi Indonesia Emas

KOMPAS.com - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) tahun ini terasa istimewa. Bukan hanya menandai delapan dekade kemerdekaan, tetapi juga bertepatan dengan tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Momen itu menjadi lebih simbolis, terutama ketika para politisi dan pengamat mengaitkannya dengan "angka keramat" yang selama ini melekat pada sosok Prabowo.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, angka 80, khususnya angka delapan, memiliki makna istimewa karena dianggap sebagai angka keberuntungan Prabowo. 

Dia menilai, angka tersbeut bukan sekadar deretan digit, tetapi juga simbol kekuatan dan keberanian yang identik dengan perjalanan hidup Presiden Prabowo. 

“Maka, sangat simbolis bahwa perayaan kemerdekaan pertama dalam pemerintahannya (Prabowo) bertepatan dengan usia ke-80 tahun RI,” ujar Lamhot dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Lamhot Sinaga Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Cabut Izin 4 Tambang di Raja Ampat

Lebih dari sekadar makna simbolis, momentum HUT RI kali ini juga menjadi ajang refleksi atas apa yang telah dicapai dalam hampir satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Lamhot menyebutan, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan sejumlah capaian penting, terutama dari sisi stabilitas politik, penegakan hukum, dan pengelolaan fiskal.

“Stabilitas politik yang cukup terjaga dalam hampir satu tahun terakhir adalah modal besar bagi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda strategisnya,” katanya. 

Legislator peraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu menilai, stabilitas politik memberikan ruang bagi presiden untuk bergerak cepat dan tegas. 

Lamhot pun mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam penegakan hukum yang menyentuh sektor-sektor sensitif, termasuk upaya menjerat para mafia minyak.

Baca juga: Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan

“Langkah hukum seperti ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main dengan reformasi struktural,” sebutnya. 

Lamhot menegaskan, keberanian Prabowo harus didukung agar kepercayaan publik terhadap negara terus tumbuh.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dia juga menilai ekonomi Indonesia relatif stabil dan bahkan menunjukkan pertumbuhan yang positif. 

Hal itu tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengatur ulang postur anggaran dan kebijakan fiskal secara lebih disiplin dan efisien.

Menurut Lamhot, penataan sistem penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ketat adalah langkah berani dan sangat penting. 

“Awalnya memang menimbulkan resistensi, karena banyak kementerian dan lembaga merasa anggarannya dikurangi. Namun, sekarang mulai terbentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya efisiensi,” jelasnya.

Baca juga: Dua PMK Dinilai Melemahkan Industri Manufaktur, Lamhot Sinaga Minta Pemerintah Revisi Regulasi

Lamhot menyebutkan, kebijakan itu akan menjadi fondasi fiskal yang sehat dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional jangka panjang, termasuk dalam menyiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Mendukung pariwisata dan UMKM

Lebih lanjut, Lamhot menegaskan, Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor pariwisata, industri, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan ekonomi kreatif terus bekerja mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan dan pengawasan yang berpihak kepada rakyat.

Untuk diketahui, ada beberapa capaian penting Komisi VII DPR RI selama satu tahun terakhir, antara lain soal penguatan hilirisasi industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan membuka lapangan kerja.

"Selain hilirisasi, kami di Komisi VII DPR juga mendorong kebijakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar domestik dan global," jelas Lamhot.

Baca juga: Golkar Dukung Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Demi Persatuan

Dia juga mendorong upaya untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi rakyat. 

Sebab, kata Lamhot, pemberdayaan sektor riil, seperti industri dan UMKM Indonesia, bisa membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berdaulat. 

“Ini adalah wujud nyata dari cita-cita para pendiri bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lamhot menyampaikan, kekayaan potensi pariwisata Indonesia seharusnya menjadi instrumen atau ujung tombak dari pendapatan negara.

Bahkan, kata dia, pariwisata Indonesia berpotensi menjadi penopang utama APBN apabila digarap secara serius dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Indonesia bisa belajar dari negara-negara dunia, terutama Eropa, China, dan Jepang yang telah mengandalkan sektor pariwisata menjadi sumber utama devisa negaranya. 

Baca juga: Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar Tekankan Rakyat Harus Tetap Dilibatkan

Oleh karena itu, Lamhot berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mengenjot sektor pariwisata negeri ini.

"Salah satunya dengan melakukan perbaikan-perbaikan regulasi yang lebih adaptif terhadap industri pariwisata,” katanya.

Hal itu dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar secara besar-besaran di semua destinasi wisata secara umum dan program berkelanjutan untuk destinasi wisata di destinasi super prioritas secara khusus.

Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi pariwisata, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif, Lamhot menyatakan, Komisi VII terus mengawal kebijakan strategis pemerintah yang mendukung pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dia menegaskan, pihaknya berfokus pada percepatan hilirisasi industri, penguatan UMKM, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. 

Baca juga: Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar Tekankan Rakyat Harus Tetap Dilibatkan

“Semua ini adalah bagian dari upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan ekonomi yang adil dan merata,” tegas Lamhot.

DPR dukung Prabowo

Lebih lanjut, Lamhot menekankan, langkah-langkah yang diambil Komisi VII DPR sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pada kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami di DPR, khususnya Komisi VII, berkomitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah. Semua ini bukan hanya soal capaian jangka pendek, tetapi bagian dari roadmap menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. 

Lamhot menegaskan, cita-cita merayakan 100 tahun kemerdekaan dengan status negara maju dan sejahtera akan terwujud. 

Dalam refleksi peringatan HUT ke-80 RI, dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, terutama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, budaya, dan teknologi.

Baca juga: Isu Munaslub Golkar: Bahlil-Nusron Membantah, Istana Tak Ikut Campur

"Kemerdekaan hari ini harus diisi dengan produktivitas dan inovasi. Kita harus berdaulat dalam ekonomi, kuat dalam budaya, dan tidak bergantung secara teknologi. Itulah cara kita menghormati pengorbanan para pahlawan," kata Lamhot.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk menyambut HUT ke-80 RI tidak hanya dengan seremoni, tetapi juga dengan komitmen untuk membangun bangsa bersama. Karena sejatinya, kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah.

Menurut Lamhot, amanah kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. 

“Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga bangsa ini makin maju, berdaulat, dan mampu mengantarkan rakyatnya menuju kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata,” ujarnya.

Baca juga: Golkar Sebut Jagoannya Unggul di PSU Pilgub Papua Versi Quick Count Internal