Lindungi Indonesia dari Konflik Antarnegara Adidaya, Ganjar-Mahfud Usung Gagasan Otonomi Strategis

KOMPAS.com – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengungkapkan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 (tiga) akan mendorong gagasan Otonomi Strategis.

Gagasan tersebut bertujuan agar Indonesia tidak ikut terseret ke dalam konflik kepentingan antarnegara adidaya.

Seperti diketahui, berbagai konflik dan peperangan telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut tanpa tanda-tanda penyelesaian. Konflik antara Israel dan Hamas juga mengakibatkan korban sipil yang banyak terkena dampak.

Sementara itu, ketegangan di Laut China Selatan (LTS) semakin meningkat, dengan banyak negara terlibat dalam sengketa wilayah dan klaim teritorial yang saling tumpang tindih. Hal ini menimbulkan risiko eskalasi yang dapat membahayakan stabilitas regional.

Baca juga: Studi Ungkap Kurang Tidur Dapat Meningkatkan Risiko Kanker

Di sisi lain, kondisi geokonomi menunjukkan nuansa persaingan yang semakin intens. Banyak negara menerapkan kebijakan proteksionisme, mengganggu rantai pasok global dan menciptakan ketidakpastian ekonomi.

Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization, Rizal Sukma berpendapat bahwa Otonomi Strategis seyogyanya menjadi bagian integral dari prinsip bebas-aktif yang merupakan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia.

“Selama ini, bebas-aktif banyak diterjemahkan sebagai netralitas. Pemahaman ini perlu redefinisi,” ujar Rizal dalam siaran pers TPN Ganjar-Mahfud kepada Kompas.com. Kamis (11/1/2024).

100 persen sejalan dengan kepentingan nasional

Kompas.com / Novan Astono Deputi 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan bahwa bebas-aktif menurut Ganjar-Mahfud adalah keleluasaan menentukan posisi yang 100 persen sejalan kepentingan nasional.

Menurutnya, penguatan kapasitas nasional menjadi syarat kunci dalam mewujudkan Otonomi Strategis. Namun, kondisi terkini menunjukkan tren pelemahan kapasitas nasional untuk mendukung diplomasi yang efektif.

“Skor Indonesia dalam Asia Power Index yang dirilis Lowy Institute mengalami tren penurunan. Tahun 2019, Indonesia mencatatkan skor power sebesar 20,6. Tahun 2023, skor Indonesia turun menjadi 19,4,” jelas Andi Widjajanto.

Ia mengatakan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai kekuatan menengah (middle power).

Setidaknya, kata Andi Widjajanto, Indonesia harus mencatatkan skor 40 untuk menjadi kekuatan besar (major power) di kawasan.

Baca juga: Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Kontribusi Elite Dibutuhkan, tapi Bukan yang Utama

Untuk itu, Ganjar-Mahfud juga akan mempercepat penguatan kapasitas nasional di segala dimensi agar Indonesia menjadi kekuatan maritim Indo-Pasifik, sekaligus Garda Samudra (Guardian of the Seas) yang mampu menjalankan diplomasi maritim yang membawa manfaat secara konkret dan diakui global.

Untuk menjadi Garda Samudra, menurut Rizal Sukma, Indonesia harus fokus berkomitmen dalam perlindungan kawasan maritim.

Di sisi lain, Andi Widjajanto mengatakan bahwa masih ada kekhawatiran dari wilayah kemaritiman kawasan, yakni sengketa LCS yang melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara tetangga di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Sebagai negara non-claimant, Indonesia akan terus berkiblat pada United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) yang sudah mengatur regulasi luas kawasan bagi tiap-tiap negara berdaulat yang memiliki kawasan maritim.

VOA Indonesia Peta Laut China Selatan.

Kesepakatan antara ASEAN dengan Tiongkok terkait LCS telah dilakukan melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan Code of Conduct in the South China Sea (COC).

Namun, proses negosiasi yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun tidak memberikan hasil yang berarti untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai.

Andi Widjajanto menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud akan mendorong kesepakatan interim antara ASEAN-Tiongkok terkait penanganan insiden dan utamanya kesepakatan mengenai aturan main serta langkah-langkah untuk mencegah terjadinya insiden dan konflik.

Selain itu, kata dia, Ganjar-Mahfud akan mendorong revitalisasi dari ASEAN agar berbagai hal yang mengganggu stabilitas Asia Tenggara, seperti sengketa LCS akan bisa diselesaikan dengan lebih cepat.

Baca juga: Menlu: Demokrasi dan Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

Revitalisasi yang dilakukan, antara lain mendorong revisi Piagam ASEAN, khususnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan menambahkan perihal mekanisme penanganan krisis.

Andi Widjajanto menambahkan bahwa Indonesia juga harus mampu berperan aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Salah satunya krisis kemanusiaan di Gaza yang saat ini menjadi permasalahan mendesak.

“Kami berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan dan kedaulatan penuh rakyat Palestina. Kami akan meluncurkan Indonesia Gaza Initiative untuk mempercepat pengiriman bantuan, membangun ulang Rumah Sakit Indonesia di Gaza, mendorong pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza,” ucapnya.

Penguatan dalam rantai pasok global

Pada kesempatan lain, Anggota Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud Reine Prihandoko mengatakan bahwa Ganjar-Mahfud akan memprioritaskan penguatan keterlibatan dalam rantai pasok global guna memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika geoekonomi global.

Berdasarkan data Global Connectedness Index yang dirilis oleh DHL menunjukkan bahwa tren globalisasi keterhubungan Indonesia di berbagai aspek terus menurun, termasuk perdagangan.

“Tahun 2017, Indonesia mencatatkan skor konektivitas sebesar 42, di periode 2019 hingga 2020 mengalami penurunan skor hingga 39,” ucap Reine .

Menurutnya, penurunan yang disebabkan oleh Covid-19 tersebut harus segera dipulihkan.

Reine berharap, aktivitas ekspor dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi dapat terus didorong karena memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia.

“Kerja sama perdagangan yang selama ini telah terjalin harus dioptimalisasi untuk meningkatkan surplus  neraca perdagangan Indonesia,” ucapnya.

Diaspora Indonesia jadi modal besar

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers di Cilacap, Selasa (9/1/2024).

Sebelumnya, Ganjar menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak bakat dan potensi untuk menjadi representasi di dunia Internasional.

“Di budaya populer, seniman berbakat seperti NIKI, Rich Brian, dan Voice of Baceprot perlu kita dukung. Mereka modal kita dalam melakukan diplomasi budaya  dan menjadi pilar ekspor ekonomi kreatif Indonesia,” ujarnya pada saat debat capres ketiga, Minggu (7/1/2024).

Ganjar menilai bahwa diaspora Indonesia juga menjadi modal besar dalam diplomasi Indonesia.

Baca juga: Diplomasi Indonesia Terus Perjuangkan Hak dan Akses Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Pasalnya, mereka tersebar di berbagai negara. Banyak di antaranya memiliki skill tinggi dan bekerja di perusahaan-perusahaan top dunia.

“Contohnya adalah Dr Carina yang merupakan ilmuwan Indonesia yang ikut menemukan vaksin Covid-19 di Oxford. Pengetahuan dan pengalaman mereka dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional,” imbuh Ganjar.

Untuk itu, pihaknya akan mendorong penyusunan Peta Potensi Diaspora yang akan memudahkan interaksi dan menjalin kolaborasi.

Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya masyarakat Indonesia di luar negeri menjadikan perlindungan terhadap mereka sebagai prioritas.

Baca juga: Pemkab Flores Timur Jamin Kelompok Rentan Korban Erupsi Gunung Lewotobi Jadi Prioritas

Selain itu, Ganjar-Mahfud akan terus memberikan dukungan terhadap perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai garda terdepan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Kartu Tanda Pendududk (KTP) Sakti yang mencakup diaspora juga diluncurkan untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri.

Menurut Ganjar, infrastruktur diplomasi harus diperkuat agar Indonesia mampu menarik manfaat konkret hubungan internasional.

Diplomat, kata dia, akan menjadi garda terdepan dalam perjuangan kepentingan nasional. Strategi diplomasi juga perlu ditata, khususnya untuk memperjuangkan isu-isu yang bernilai strategis.

“Kami akan menugaskan Duta Besar Siber dan Teknologi Kritis serta Dubes Krisis Iklim yang akan menjadi garda untuk menggali potensi kerja sama, sekaligus untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam isu-isu kekinian,” tegas Ganjar saat menutup debat ketiga kemarin.