Ganjar-Mahfud Tawarkan Sejumlah Inovasi untuk Perbaiki Keamanan Nasional

KOMPAS.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ( Ganjar-Mahfud), menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi keamanan nasional.

Salah satu caranya dilakukan dengan perbaikan pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan. Implementasinya adalah lewat reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara.

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih menghadapi gangguan keamanan nasional, salah satunya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan domestik yang utamanya menyerang anak-anak dan perempuan.

Dikutip dari rilis Tim Pemenangan Nasional ( TPN) Ganjar-Mahfud, Kamis (11/1/2024), Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi mengatakan bahwa terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan (PPA) yang diadukan kepada Polri selama 2023. Dari angka ini, hanya sekitar 8.008 kasus saja yang berhasil diselesaikan.

Baca juga: Lindungi Indonesia dari Konflik Antarnegara Adidaya, Ganjar-Mahfud Usung Gagasan Otonomi Strategis  

Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada 2022, jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender di lembaga pelayanan berada di angka 339.782," tutur Prof Muradi.

Selain itu, sebut dia, keterlibatan Polri dalam peristiwa kekerasan terbilang cukup tinggi. Selama satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri.

Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang mengatakan, kerentanan masyarakat di lingkup siber masih sangat tinggi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat.

"Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional," tuturnya.

Baca juga: Puan Tegaskan Solid Menangkan Ganjar-Mahfud dan PDI-P pada Pemilu 2024

Ganjar-Mahfud berusaha mendorong reformasi Polri dengan membuat penguatan kelembagaan dan kebijakan pemolisian yang adaptif dan sensitif terhadap pelayanan publik.

Seperti yang diungkapkan Ganjar saat debat pada Minggu (7/1/2024), pembentukan Direktorat Baru untuk TPPO dan kekerasan domestik di setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

"Terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini," ujar Guntur.

Ia menilai, penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 direktorat siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat.

Baca juga: Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Kontribusi Elite Dibutuhkan, tapi Bukan yang Utama

"Badan Siber Polri diharapkan dapat mengoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis," jelasnya.

Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital.

Selain itu, pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital, serta proteksi terhadap kejahatan digital, seperti judi online dan penyebaran disinformasi yang kini marak terjadi.

Tidak hanya kelembagaan, kebijakan pemolisian perlu diperbaiki dalam proses reformasi Polri. Kebijakan Community Policing perlu didorong, sehingga Polri bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah dan menyelesaikan berbagai ancaman kejahatan.

Baca juga: Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi Bantah Dukung Ganjar-Mahfud, Tetap Amin!

Ganjar-Mahfud menilai bahwa polisi harus dapat memecahkan masalah sampai akarnya dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan kasus-kasus kriminal

Prof Muradi menilai, sudah saatnya polisi tanggap, mengayomi, dan responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Akan lebih baik jika kebijakan tersebut dilengkapi dengan sistem digitalisasi kepolisian.

"Digitalisasi kepolisian yang diterapkan bukan state surveillance seperti Tiongkok,” ungkap Prof Muradi.

Ganjar-Mahfud menawarkan digitalisasi kepolisian untuk membuat sistem pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efektif dijalankan oleh Polisi.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Siap Penuhi Undangan KPK untuk Bicara Pemberantasan Korupsi

Dengan upaya digitalisasi, polisi menjadi lebih tanggap akan berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara, masyarakat bisa mendapatkan rasa keamanan dan akses pelayanan publik secara transparan, cepat, dan tanpa pungutan liar (pungli).

Kebijakan lain yang akan didorong oleh Ganjar-Mahfud adalah keadilan restoratif. Usulan tersebut berangkat dari upaya penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku.

Pendekatan itu menjadi alternatif pemidanaan dengan pemberlakuan hukum sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen visi misi Ganjar-Mahfud.

Namun, Ganjar-Mahfud menekankan bahwa keadilan restoratif tidak akan berlaku untuk kejahatan berat, seperti kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Genjot Transisi Energi, Manfaatkan Tenaga Surya hingga Panas Bumi

Sebelumnya, Ganjar menyerukan soal permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum laut.

“Maka kalau kita bicara pertahanan yang ada di laut, sekian lembaga yang mengurus laut perlu disatukan dalam sebuah wadah coast guard,” usul Ganjar pada segmen kedua debat.

Penyatuan seluruh instansi berwenang dalam satu instansi coast guard Indonesia melalui penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) diharapkan dapat memperbaiki performa pengamanan laut Indonesia yang sangat luas.

Apabila terdapat kebutuhan bantuan khusus dalam melakukan pengamanan, presiden sebagai panglima tertinggi akan menugaskan perbantuan instansi lainnya secara sinkron dan harmonis guna menjaga wilayah teritorial laut nasional dari berbagai ancaman.

Baca juga: Kampanye Ganjar-Mahfud di Magelang, Yenny: Pajak Bukan untuk Beli Pesawat Bekas Terus

Tidak hanya penguatan strategi pengamanan, Ganjar-Mahfud juga menguatkan kesejahteraan para bhayangkara yang bertugas dan keluarga mereka.

“Kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting mendapatkan perhatian, dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bhayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan,” ucap Ganjar saat menutup debat.

Disebutkan pula bahwa Ganjar-Mahfud akan memberikan beasiswa kuliah, utamanya untuk anak anggota polisi berpangkat rendah.

Program ini dibentuk sebagai afirmasi atau bantuan terhadap anak-anak prajurit dan bhayangkara untuk berkuliah di universitas negeri atau swasta di Indonesia tanpa menambah beban terhadap para bhayangkara.

Baca juga: TPD Ganjar-Mahfud Jatim soal Khofifah Dukung Prabowo-GIbran: Pilihan Masyarakat Belum Tentu Sama dengan Pemimpin

Selain itu, Ganjar-Mahfud juga ingin memastikan adanya kepemilikan hunian para bhayangkara lewat program 10 juta hunian.

Penyediaan rumah pribadi ini dianggap dapat lebih mengapresiasi dan menyejahterakan personel, ketimbang pemberian rumah dinas yang rentan terhadap konflik.