KOMPAS.com - Dalam 4 tahun terakhir ini salah satu fokus Pemerintah adalah membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Alasannya tak lain karena selama ini konektivitas antarwilayah di Nusantara masih sangat lemah.
Tak ayal, masyarakat yang tinggal di Indonesia bagian tengah dan timur, seperti dipaksa membeli barang lebih mahal dibandingkan barang sejenis yang ada di Pulau Jawa. Akibatnya, disparitas harga atau perbedaan harga jual barang tersebut sangat terasa, terutama akibat mahalnya ongkos distribusi barang.
Nah, untuk menyiasati perbedaan harga barang kebutuhan sehari-hari maupun penyediaan sarana kebutuhan masyarakat, seperti masalah prasarana kesehatan, Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa. Infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan desa dan jembatan kecil.
Penggunaan dana desa menjadi salah satu cara untuk membiayai pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) mencatat, total dana desa yang telah dialokasikan selama 4 tahun terakhir senilai Rp257 triliun untuk sekitar 74.900 desa di seluruh Indonesia.
Dana desa tersebut digunakan untuk membangun sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi dan sarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, yakni jalan desa sepanjang 191.000 kilometer (km), 58.000 unit irigasi, 8.900 pasar desa, dan 24.000 posyandu.
Pada sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembangunan harus menghampiri rakyat di sudut mana pun.
"Pembangunan yang bukan hanya menyejahterakan tapi juga, menyatukan," imbuhnya.
#IndonesiaOptimis