Said Abdullah Bicara Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat dan Reformasi Polri

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengapresiasi kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya dalam memperbaiki citra institusi Polri.

Apresiasi itu diutarakan Said menyusul adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, usai vonis hukuman mati terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.

Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Polri meningkat dari 45,3 persen menjadi 49 persen.

Meski angka tersebut masih rendah, tetapi masyarakat menilai vonis hukuman mati Ferdy Sambo menunjukkan adanya persamaan hak di hadapan hukum.

“Atas segala daya yang diupayakan oleh Kapolri dan jajaran, saya mengapresiasi,” kata Said Abdullah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik soal Penuntasan Kasus oleh Aparat Meningkat, Dipengaruhi Kasus Sambo

Said Abdullah mengatakan, kejadian bereskalasi besar yang melibatkan korban nyawa manusia terjadi di internal Polri secara bertubi-tubi. Hal ini tentu mengundang sorot media yang begitu tajam sehingga merontokan citra Polri.

Untungnnya, kata Said, badai besar tersebut tidak membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran terhempas. Kesigapan mereka membaca dan mengembalikan semua kasus pada rel hukum yang transparan serta akuntabel memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Kapolri dan jajaran juga sigap berbenah ke dalam,melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri secara berkelanjutan dalam menjawab berbagai tantangan baru,” kata dia.

Buah atau hasil kerja reformasi di tubuh Polri dalam memberikan pelayanan publik mendapat penghargaan dari Kementerian Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) pada, Selasa (21/2/2023).

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 1035/2022, sebanyak 47 pelayanan kewilayahan Polri (Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro) mendapatkan predikat Pelayanan Prima.

Beri pertimbangan Polri dalam jalankan reformasi birokrasi

DOK. Istimewa Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang juga Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah.

Selain mengapresiasi, Said Abullah yang juga Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) memberikan beberapa pandangan yang bisa menjadi pertimbangan Polri untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi.

1. Menyempurnakan sistem pembinaan personal Polri

Menurut Said, langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengurangi berbagai tindakan indisipliner para personal kepolisian di seluruh Tanah Air.

“Kapolri perlu memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitusi dan perdagangan manusia,” kata dia.

Praktik tersebut, kata Said, sudah merusak generasi muda, bahkan menjalar hingga ke desa-desa. Keadaan ini tentu saja mengancam masa depan kita sebagai bangsa.

“Kita mengapresiasi langkah Kapolri menyeret Teddy Minahasa, jenderal bintang dua, jabatannya sangat strategis, tetap dibawa ke meja hijau karena terduga terlibat jual beli barang bukti narkoba," ujar Said.

Baca juga: Kelakuan Polisi Jadi Kurir Narkoba yang Terungkap dalam Sidang Teddy Minahasa, Bolak-balik Antar Sabu ke Bandar

2. Memastikan sistem pengawasan berjalan aktif

Said meminta Polri untuk bisa memastikan sistem pengawasan berjalan aktif ke semua satuan kerja di tubuh Polri hingga kepada para personelnya.

Pasalnya, dalam setiap kunjungan ke daerah, ia masih sering menjumpai satuan polisi wilayah yang terkesan mencari-mencari persoalan.

Adapun maksud mencari persoalan adalah satuan polisi di wilayah mencoba melakukan ancaman proses hukum terhadap berbagai pihak, baik itu pelaku-pelaku usaha di daerah, jajaran eksekutif dan legislatif di daerah, bahkan hingga ke pemerintah desa.

“Perilaku di atas tidak mencerminkan akuntabilitas penegakan hukum, tetapi menjadikan kewenangan hukum yang dimilikinya sebagai alat untuk menakut-nakuti,” kata Said.

Akibat tindakan polisi kewilayahan tersebut, kata dia, para penyelenggara di daerah dan desa menjadi takut melakukan kreasi dan inovasi. Tidak hanya itu, pelaku-pelaku ekonomi di daerah juga sulit berkembang.

“Bukankah peringatan seperti ini pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebaiknya Divisi Propam dan Irwasum Polri lebih banyak melakukan pengawasan ke bawah,” ujar Said.

3. Polri jangan berpuas diri

Said mengatakan, agar Polri tidak berpuas diri setelah mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB.

Ia meminta Polri untuk terus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab Polri memiliki banyak tugas dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, surat-surat kendaraan bermotor, dan lain lain.

“Kemudahan, kecepatan, dan keramahan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi akan berdampak pada citra diri Polri sebagai pelayan masyarakat yang baik,” kata Said.

4. Terus melakukan inovasi

Said Abdullah meminta seluruh jajaran kepolisian mulai dari Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri terus melakukan inovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Agenda ini harus terus ditumbuh kembangkan, dan dirawat agar kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik,” ujar Said.