Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mendorong pemerintah untuk melakukan langkah progresif dalam penyelesaian konflik Israel dengan Hamas di Palestina.
KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengharapkan Pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah yang lebih progresif untuk menyelesaikan konflik berdarah antara Israel dengan Hamas di Palestina.
Hal ini dikumandangkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah. Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11/2023), Said mengharapkan Pemerintah Indonesia mengambil lima langkah progresif untuk menyelesaikan perang tersebut.
Pertama, Said meminta pemerintah untuk terus mengusahakan berjalannya resolusi gencatan senjata melalui Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),
“Meskipun saat ini Indonesia tidak menjadi anggota DK PBB, namun Indonesia harus tetap berusaha keras melobi DK PBB,” kata Said.
Menurutnya, Indonesia bisa menempuh cara-cara ekstraordinasi untuk menekan DK PBB meloloskan resolusi konflik, seperti menggalang kekuatan kekuatan strategis di ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Kedua, Said meminta pemerintah untuk mendorong aliansi regional, seperti OKI, ASEAN maupun poros kekuatan baru dengan Rusia dan Tiongkok untuk menekan Israel.
Baca juga: Serangan Israel Tewaskan 25 Orang di Sekolah Gaza
“(Caranya dengan memberikan) sanksi ekonomi (kepada Israel), maupun penyiagaan pasukan pemeliharaan perdamaian secara langsung di perbatasan Israel dan Palestina,” kata Said.
Ketiga, Politisi PDI-P yang juga Ketua Banggar DPR-RI ini meminta Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan usulan rencana kerja internasional, khususnya melalui badan-badan PBB.
“Hal ini diperlukan untuk rekonstruksi dan pembangunan di Palestina usai perang,” kata Said,
Keempat, Said mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan peta jalan bersama melalui kekuatan regional, seperti OKI, ASEAN dan negara negara besar untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya atas negara Palestina.
Kelima, Said meminta Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan peta jalan reformasi menyeluruh atas PBB.
“(Hal ini) agar badan dunia (PBB) ini bisa menjadi solusi menyeluruh atas krisis dunia yang diakibatkan oleh perang, bencana alam, kemerosotan ekonomi, dan sosial,” ujar Said
Kehancuran di Jalur Gaza setelah serangan balasan Israel.Untuk diketahui, tepat pada Sabtu (11/11/2023) konflik berdarah antara tentara Israel dengan berbagai pejuang kemerdekaan Palestina, mulai Hamas di jalur Gaza hingga Hisbulloh di selatan Lebanon sudah berlangsung selama sebulan.
Said Abudllah mengatakan, selama sebulan itu pula Israel telah menyerbu ke jalur Gaza, melakukan pengeboman secara membabi buta di kawasan Palestina.
“Lebih dari 10.000 warga Palestina menjadi korban nyawa penyerbuan Israel di Palestina. Jutaan lainnya mengungsi ke selatan, hingga wilayah Mesir,” kata Said.
Meski dikecam oleh berbagai kalangan mulai dari para pemimpin dunia, protes warga dunia di berbagai negara, Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap tidak bergeming.
Alih-alih berhenti, kata Said, Benyamin Netanyahu malah terus mengirimkan tentara Israel ke Jalur Gaza dan melakukan penyerangan udara melalui roket-roket berkendali jarak jauh.
“Dewan Keamanan (DK) PBB yang harusnya bisa bertindak preventif, menengahi dan menjadi polisi dunia yang bisa menyelesaikan konflik juga gagal memerankan tugasnya dengan baik,” kata Said.
Baca juga: Marak Aksi Boikot Produk Pro Israel, Menkop Lihat Peluang UMKM
Hal tersebut terjadi setelah saat Sidang DK PBB pada Rabu (18/10/2023), Amerika Serikat (AS) mengeluarkan hak veto untuk membatalkan resolusi konflik antara Israel dan Palestina.
Bahkan pada sidang lanjutan pada Senin (6/11/2023), DK PBB juga kembali gagal meloloskan keputusan resolusi konflik antara Israel dan Palestina. Hal ini terjadi setelah AS kembali menggunakan hak vetonya.
Alhasil PBB seperti macan ompong. Padahal, pada Jumat (27/10/2023) Majelis Umum PBB sebagai forum tertinggi PBB telah mengambil voting, sebanyak 120 negara mendukung resolusi gencatan senjata, 14 negara menolak dan 45 negara abstain.
“Artinya Majelis Umum PBB memutuskan dilakukan gencatan senjata. Namun resolusi ini seperti melukis langit. Keputusan yang tiada artinya di lapangan,” ujar Said.
“Saya mengapresiasi atas langkah pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina,” kata Said.
