Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Kompas.com - 04/06/2024, 19:57 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah DOK. Humas PDI-P Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah

KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi Indonesia agar nilai ekspor dapat lebih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Said dalam Rapat Penyampaian Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Selasa (4/6/2024).

Rapat ini membahas beberapa agenda strategis yang perlu dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Said mengatakan bahwa tingkat investasi dalam menghasilkan barang dan jasa juga belum efisien. Hal tersebut turut terlihat dari angka koefisien Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang semakin naik.

Baca juga: Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

“ICOR kita pada 2014 tercatat 5,5. Setelah hampir sepuluh tahun menggelorakan pembangunan infrastruktur, skor ICOR kita malah naik di kisaran 6,5 pada 2023,” ujar Said dalam siaran persnya, Selasa.

Bahkan, kata Said, angka ICOR negara-negara peers justru lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia, seperti Malaysia di angka 4,5; Thailand di angka 4,4; Vietnam di 4,6; serta Filipina yang berada di angka 3,7.

“Data itu menjelaskan, setiap penambahan Rp 1 miliar output dibutuhkan tambahan investasi sekitar Rp 6,5 miliar. Sementara negara-negara peers hanya di kisaran Rp 3-4 miliar,” jelas Said.

Menurut Said, pembangunan infrastruktur dan investasi sumber daya manusia (SDM) beserta teknologi seharusnya dapat menurunkan koefisien ICOR nasional.

Baca juga: Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Berkaitan dengan hilirisasi, Said berkata bahwa program tersebut harus dapat menjadi tumpuan untuk menjadikan Indonesia negara industri.

Oleh sebab itu, hilirisasi perlu menjadi pedoman baru bagi kebijakan ekspor maupun pengelolaan devisa. Ia pun mendukung penuh agar pemerintah dapat lebih tegas dalam mengubah tata kelola devisa untuk kepentingan nasional.

“Selama ini ekspor bahan mentah lalu beli lagi ketika menjadi barang jadi, dan puluhan tahun kita lakukan ini. Kita juga belum merasakan manfaat devisa atas hasil ekspor. Mereka mengambil kekayaan alam kita, tetapi memarkir devisanya ke luar negeri,” tutur Said.

Di samping itu, Said menyebut, insentif pajak atas kebijakan hilirisasi perlu diimbangi dengan kewajiban untuk menyerap tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri nasional.

Baca juga: Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Hal ini bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat.

Tidak hanya itu, Said mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mewaspadai adanya fenomena deindustrialisasi. Sebab, menurut data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), rata-rata nilai tambah manufaktur selama sepuluh tahun terakhir turun menjadi sekitar 39,12 persen hingga 2020.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Megawati yaitu berada di angka 43,94 persen dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di angka 41,64 persen.

“Situasi ini menjadi tanda deindustrialisasi dini, oleh sebab itu pemerintah harus mewaspadai hal ini,” kata Said.

Baca juga: Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Selain hilirisasi, Said berpendapat bahwa masalah lain yang perlu menjadi catatan bagi pemerintahan selanjutnya adalah berkaitan dengan kemandirian pangan dan energi, yang bahkan belum tercapai sejak Nawacita 1.

Ia menuturkan, sejak 2007 hingga saat ini, food trade deficit Indonesia semakin dalam, bahkan sempat menyentuh 5,3 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun lalu.

Hal serupa pun turut terjadi pada sektor energi. Said menyampaikan, sejak 2003 konsumsi minyak bumi Indonesia lebih besar dibandingkan dengan produksi dalam negeri.

“Tahun lalu tingkat konsumsi minyak bumi kita lebih dari 1.000.000 barel per hari. Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, itupun sebagian hak kelolaan perusahaan minyak asing,” ucapnya.

Baca juga: Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Said pun berharap pemerintah mampu memberikan perhatian khusus terkait beberapa problem fundamental yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2025 tersebut.

Terkini Lainnya
Mitra Kerja Kemenkeu, Bappenas dan BI, Banggar DPR Disebut Said Sangatlah Penting
Mitra Kerja Kemenkeu, Bappenas dan BI, Banggar DPR Disebut Said Sangatlah Penting
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Panaskan Mesin Politik, PDI Perjuangan Banten Solid Menangkan Airin-Ade
Panaskan Mesin Politik, PDI Perjuangan Banten Solid Menangkan Airin-Ade
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah Sebut APBN 2025 Ditujukan untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Said Abdullah Sebut APBN 2025 Ditujukan untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen pada 2025, Ini Kata Said Abdullah
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen pada 2025, Ini Kata Said Abdullah
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah Paparkan Tantangan dan Strategi Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Said Abdullah Paparkan Tantangan dan Strategi Menuju Visi Indonesia Emas 2045
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Jokowi Copot Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif, Said Abdullah Ungkap 3 Sikap PDI-P
Jokowi Copot Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif, Said Abdullah Ungkap 3 Sikap PDI-P
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Paparkan 4 Prioritas Kebijakan Fiskal 2025, Mulai dari Kemandirian Pangan hingga Pengembangan SDM
Said Paparkan 4 Prioritas Kebijakan Fiskal 2025, Mulai dari Kemandirian Pangan hingga Pengembangan SDM
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Akui Usulkan Revisi UU MD3, Ini Penjelasan Said Abdullah
Akui Usulkan Revisi UU MD3, Ini Penjelasan Said Abdullah
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah: Warga Jakarta Rindu Tipe Pemimpin Tegas
Elektabilitas Ahok Masih Tinggi di Jakarta, Said Abdullah: Warga Jakarta Rindu Tipe Pemimpin Tegas
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah: Semoga Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Nyata, Bukan Sekadar Gimmick
Said Abdullah: Semoga Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Nyata, Bukan Sekadar Gimmick
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024
Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah: Banggar DPR RI Berikan Ruang Lebar bagi Pemerintahan Baru 
Said Abdullah: Banggar DPR RI Berikan Ruang Lebar bagi Pemerintahan Baru 
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu
Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi
Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024
Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Bagikan artikel ini melalui
Oke