Said Paparkan 4 Prioritas Kebijakan Fiskal 2025, Mulai dari Kemandirian Pangan hingga Pengembangan SDM

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah memaparkan empat agenda kebijakan strategis yang harus didorong oleh kebijakan fiskal pada 2025.

Dari sudut pandang kebijakan fiskal, ia ingin menekankan agar pemerintah ke depan lebih memfokuskan perhatian pada program-program yang lebih mendesak, mengingat kondisi fiskal yang terbatas. 

“ Agenda kebijakan strategis pertama adalah program kemandirian pangan. Sejak 2014 hingga 2023, jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Dalam periode 2019-2023, lanjut dia, nilai impor beras mencapai 1,95 miliar dollar Amerika Serikat (AS). 

Baca juga: Tsunami Impor dari China: Risiko dan Resonansi bagi Ekonomi Indonesia

Said mengungkapkan bahwa impor gula juga menunjukkan angka yang signifikan. 

Pada 2023, sebut dia, impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai 2,88 miliar dollar AS. 

“Selain itu, kita juga mengimpor komoditas lain seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, dan buah,” imbuh Said. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ekspor hasil pertanian di Indonesia pada 2023 mencapai 6,5 miliar dollar AS, sedangkan  nilai impornya mencapai 11,59 miliar dollar AS. Hal ini mengakibatkan defisit impor hasil pertanian sebesar 5,0 miliar dollar AS. 

Baca juga: Penambahan Lahan Pertanian di Boyolali Tercapai 77 Persen dari Target 5.470 Hektar

Oleh karena itu, kata Said, pemerintah memerlukan program kemandirian pangan yang lebih terfokus. 

“Program ini harus mendorong diversifikasi pangan pokok, mengurangi ketergantungan pada beras, dan memanfaatkan keanekaragaman pangan seperti umbi, sagu, dan sorgum,” jelas Said. 

Teknologi pangan, lanjut dia, juga harus mendukung pertumbuhan industri pertanian, optimalisasi lahan tidak produktif, dan peningkatan hasil laut sebagai sumber pangan yang lebih sehat pada masa depan.

Kebijakan strategis kedua, dia mengatakan, adalah program kemandirian energi.

Baca juga: Ira Mencapai Kemandirian Ekonomi melalui Keripik Pelepah Pisang

Ia menjelaskan, total impor minyak mentah dalam periode 2015-2023 mencapai 69,3 miliar dollar AS, sedangkan ekspor hanya 30,1 miliar dollar AS. Hal ini mengakibatkan defisit sebesar 39,2 miliar dollar AS.

“Nilai impor hasil minyak juga mencapai 165,2 miliar dollar AS, dengan ekspor hanya 17,9 miliar dollar AS, sehingga defisitnya mencapai 147,3 miliar dollar AS. Sejak konversi dari minyak tanah ke liquified petroleum gas (LPG), kebutuhan impor LPG terus meningkat,” imbuh Said. 

Dalam periode yang sama, lanjut dia, kebutuhan impor LPG mencapai 51,4 juta ton, sementara ekspor gas alam di Indonesia selama periode 2015-2023 mencapai 70,2 miliar dollar AS. 

Dalam jangka pendek, transformasi energi di Indonesia harus beralih dari minyak bumi, termasuk LPG, ke listrik, mengingat produksi listrik yang besar dan suplai batu bara yang memadai. 

Baca juga: 7 Rumah Warga di Tembung Medan Terbakar, Diduga akibat Ledakan Gas LPG dari Warung Makan

“Namun, transformasi energi tidak boleh berhenti di listrik saja. Kebijakan energi harus mencakup bauran energi baru dan terbarukan yang lebih progresif,” kata Said. 

Pada 2015, lanjut dia, bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 4,9 persen, sementara pada 2022 mencapai 12,3 persen. 

Meskipun ada pertumbuhan, Said mengungkapkan bahwa diperlukan lompatan yang lebih besar, dan kebijakan afirmasi sangat dibutuhkan. 

“Idealnya, proporsi bauran EBT dalam lima tahun ke depan harus mencapai minimal 30 persen,” jelasnya.

Baca juga: Kolaborasi Lintas Sektor di YEC Dorong Pemanfaatan EBT dan Inisiatif Kurangi Emisi Karbon

Adapun agenda kebijakan strategis ketiga, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Said mengatakan bahwa saat ini, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 142,1 juta, tetapi 54,6 persennya adalah lulusan SMP atau lebih rendah. 

“Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dan kita belum memaksimalkan manfaat dari bonus demografi,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia masih berada di peringkat enam ASEAN, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

Baca juga: RI Ajak Vietnam Kerja Sama Budi Daya Tuna dan Rumput Laut

Sementara itu, kata dia, prevalensi stunting pada bayi bawah lima tahun (balita) sebagai generasi masa depan, masih mencapai 21 persen. 

“Oleh karena itu, afirmasi untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai daya saing utama harus menjadi perhatian utama ke depan. Setidaknya, kita harus berusaha agar IPM kita dapat melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” tutur Said.

Terakhir, kebijakan fiskal harus mendukung penguatan program infrastruktur. Utamanya, infrastruktur yang menopang ketiga program lainnya. 

“Dengan demikian, belanja infrastruktur dapat lebih terfokus. Mengingat ruang fiskal yang terbatas akibat kewajiban mandatori, subsidi, serta pembayaran bunga dan pokok utang, perlu adanya perhatian ekstra untuk memastikan bahwa belanja infrastruktur efektif dan efisien,” imbuh Said.

Baca juga: Bikin Pantun untuk Para Presiden RI, Bamsoet: Megawati Konstitusi Tegak Berdiri, Jokowi Infrastruktur Terintegrasi

Usulan target pertumbuhan ekonomi pada 2025

Pada kesempatan tersebut, Said mengusulkan agar target pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditetapkan minimal 5,4 persen, lebih tinggi dari target pemerintah yang sebesar 5,2 persen.

"Angka tersebut dianggap moderat dan menjadi langkah awal untuk secara bertahap mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang pernah kita capai di masa lalu, yakni 6-7 persen, sesuai harapan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun, sejak krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi kita stagnan di kisaran 5 persen,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Nota Keuangan Pengantar Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung DPR RI, Jumat.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alokasi Anggaran Kesehatan Rp 197,8 T di RAPBN 2025

Pemerintah sendiri mengusulkan asumsi ekonomi makro, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi pada tingkat 2,5 persen, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 7,1 persen.

Kemudian nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.100 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia sebesar 82 dollar AS per barel, lifting minyak bumi sebesar 6.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.005 barel setara minyak per hari.

Said juga memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. 

Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Masih Melemah, Industri Asuransi dan Reasuransi Ikut Terdampak

“Dengan pengelolaan yang tepat, nilai tukar bisa dipertahankan di level Rp 15.900-16.000 per dollar AS, dan suku bunga SBN dapat didorong lebih rendah dari 7,1 persen yang diusulkan pemerintah,” imbuhnya. 

Menurut Said, penurunan suku bunga tersebut penting karena beban bunga utang Indonesia kini menjadi yang tertinggi di ASEAN.