Said Abdullah Sebut APBN 2025 Ditujukan untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

KOMPAS.com - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyusun asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menghadapi tantangan setahun ke depan.

Banggar DPR RI berharap penyusunan asumsi APBN 2025 tersebut menjadi kontribusi terakhir untuk periode 2019-2025, sambil mempersiapkan pemerintahan mendatang dan memenuhi kebutuhan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa fokus APBN 2025 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal jangka pendek.

Strategi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Baca juga: Kemiskinan Naik di Daerah Tambang, Pertumbuhan Ekonomi Hanya di Atas Kertas

“Dalam bidang pendidikan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah, peningkatan gizi anak, dan penguatan sekolah unggulan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/9/2024).

Di sektor kesehatan, lanjut dia, pembangunan rumah sakit (rs) berkualitas dan penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi perhatian utama, termasuk upaya mengurangi angka stunting.

"Masalah kualitas gizi dan stunting harus segera diatasi agar tidak menjadi beban kolektif kita," tutur Said.

Pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas, dengan program perlindungan sosial, penyediaan rumah layak huni, dan inisiatif Desa Mandiri.

Baca juga: Ajak Anak Usaha dan Karyawannya Berbagi, MedcoEnergi Bangun Puluhan Rumah Layak Huni di Mauk Banten

Said mengungkapkan bahwa hilirisasi industri, peningkatan investasi berorientasi ekspor, dan transformasi ekonomi hijau akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Target pertumbuhan ekonomi untuk 2025 ditetapkan sebesar 5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.

Said juga berharap Indonesia bisa keluar dari "jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persen" yang telah berlangsung dalam dekade terakhir.

“Selain itu, kami ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik ke depannya,” jelasnya.

Tantangan nilai tukar dan inflasi

Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100 per dollar Amerika Serikat (AS) untuk 2025, tetapi Banggar mendorong angka yang lebih rendah, yaitu Rp 15.900 per dollar AS.

Kesepakatan akhirnya adalah Rp 16.000 per dollar AS, dengan keyakinan bahwa kebijakan transformasi ekspor dan investasi yang lebih beragam akan memperkuat rupiah.

Said juga menyoroti dampak suku bunga tinggi terhadap perekonomian.

"Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen perlu diwaspadai karena dapat mengganggu pasar keuangan dan sektor riil," imbuhnya.

Baca juga: Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat, Bupati Siak Buka Pasar Keuangan Rakyat

Said bersyukur bahwa Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI Rate dari 6,25 persen menjadi 6 persen, yang diharapkan dapat mengurangi beban bunga pemerintah.

Meskipun inflasi Indonesia telah dinormalkan pada angka 2,5 persen, deflasi yang terjadi selama empat bulan terakhir sejak Mei 2024 menjadi perhatian karena menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan BI dalam merumuskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat,” ucap Said.

Dukung program pemerintahan baru

Dalam kesempatan tersebut, Said menjelaskan bahwa Banggar DPR RI juga mendukung alokasi minimal 20 persen APBN atau Rp 724,26 triliun untuk pendidikan.

“Kami percaya bahwa pemerintahan yang baru akan lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, dengan anggaran ini mendukung program-program strategis, seperti renovasi sekolah dan perbaikan fasilitas,” jelasnya.

Menurut Said, masalah kualitas gizi dan tingginya angka stunting harus segera diatasi untuk masa depan bangsa.

Baca juga: Apakah Aman Makan Frozen Food Setiap Hari? Ini Kata Dokter Gizi

Banggar DPR RI menghargai komitmen pemerintah untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberikan makanan bergizi dan susu di sekolah, serta bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi anak, sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa dapat meningkat di masa depan.