Rapat dengan 7 Menko, Said Abdullah Dukung Rencana Anggaran yang Disampaikan

KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mengucapkan selamat kepada tujuh Menteri Koordinator (Menko) yang melakukan pembicaraan mengenai anggaran kerja Kementerian Koordinator (Kemenko) dengan Banggar DPR RI.  

Dia mengatakan itu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama tujuh Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih yang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2025).

Para menko yang hadir, yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. 

Said mengatakan, pihaknya menyadari bahwa tugas berat para menko dalam membantu presiden, yakni menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing.

“Oleh karenanya, para menko perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya dalam siaran pers.

Baca juga: Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 5 Triliun untuk 7 Kemenko

Dengan demikian, para menko bisa mengejar target-target pembangunan jangka pendek 100 hari Pemerintahan (quick win) yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa segera terealisasi dengan baik. 

Beberapa program yang menjadi disebutkan adalah pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.

“Kami mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran yang akan disampaikan para menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga agar bisa segera berjalan dengan baik, lancar, dan efektif,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Said juga menyinggung soal luasnya tantangan yang dihadapi pemerintah sehingga presiden memerlukan sumber dan manusia (SDM) yang cakap dan mumpuni untuk menggawangi bidang-bidang tugas yang penting dan strategis dalam menjalankan pemerintahan. 

Oleh sebab itu, keberadaan tujuh menko yang mewakili bidang tugas masing-masing kementerian dan lembaga menjadi konsekuensi dari penjabaran kabinet yang dibentuk Prabowo dalam rangka membantu mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait. 

Baca juga: 7 Menko Kabinet Prabowo Rapat dengan Banggar DPR, Berikut Alokasi Anggaran yang Dibahas

Said menyebutkan, pembentukan kementerian dan lembaga terkait itu sesuai dengan siklus pergantian kepemimpinan nasional yang dijalankan saat ini, yakni setelah proses pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024. 

“Pada saat yang sama kita sedang berada di ujung pelaksanaan siklus anggaran tahun 2024. Begitu pula dengan APBN 2025 yang juga sudah selesai pembahasannya oleh pemerintah dan anggota DPR periode sebelumnya,” ujarnya. 

Oleh sebab itu, kata Said, kementerian dan lembaga yang baru terbentuk perlu segera melakukan penyesuaian dalam menentukan alokasi anggarannya untuk masa transisi tahun anggaran 2024 dan 2025.

“Kami sudah mengantisipasi perubahan kementerian dan lembaga yang diusulkan oleh presiden,” ungkapnya. 

Hal tersebut pun terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, pemerintah dapat menetapkan perubahan anggaran belanja negara dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian dan lembaga. 

Baca juga: Mitra Kerja Kemenkeu, Bappenas dan BI, Banggar DPR Disebut Said Sangatlah Penting

“Begitu pula menko yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan atau yang baru dibentuk, dan memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun,” jelas Said.