Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Perekonomian Said Abdullah memaparkan dua agenda, baik internal maupun eksternal, yang harus ditempuh oleh partainya untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral ke depan.

"Dalam agenda internal, kami perlu meningkatkan kualitas kader PDI-P di semua tingkatan melalui kaderisasi berjenjang, serta memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya, dan kader," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Said sebagai tanggapan terhadap pendapat dari pakar politik dan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, tentang arah politik PDI-P setelah putusan sengketa Pemilu 2024 dari Mahkamah Konstitusi (MK). 

Khususnya, tentang pendapat Airlangga terkait pentingnya keseimbangan politik dan kebersamaan politik dengan pemerintah menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu.

Baca juga: Di Tengah Tantangan Global, Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,05 Persen pada 2023

"Atas masukan tersebut, jajaran DPP PDI-P, khususnya Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, akan mempertimbangkannya. Kewenangan tentang arah politik PDI-P ditentukan oleh ibu ketua umum, dan beliau tentu akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP partai dan lintas tokoh," imbuh Said.

Untuk agenda eksternal, ia menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Pertama, mengevaluasi total pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif. Khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai titik pijak untuk perubahan pada Pemilu 2029 agar proses demokrasi elektoral menjadi lebih berkualitas.

"Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI-P tertanggal pada 22 April 2024," kata Said.

Baca juga: Terdapat 3 Sengketa Pemilu, Penetapan Anggota Legislatif di DIY Terancam Mundur

Kedua, lanjut dia, PDI-P akan memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, dengan menempatkan kaderisasi sebagai merit politik.

Sebab, menurut Said, praktik pemilu yang transaksional membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. 

“Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI-P yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini,” ucapnya.

Ketiga, lanjut Said, meningkatkan kebersamaan atau gotong royong. Seperti yang ditegaskan oleh pakar politik Airlangga Pribadi bahwa kebersamaan adalah cerminan jiwa bangsa.

Baca juga: Ruko Ayam Goreng di Duren Sawit Kebakaran, Penghuni Ruko Gotong Royong Selamatkan Barang

Dengan gotong royong, Indonesia dapat melewati pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi dengan lebih kuat. Menurut Said, hal ini adalah pelajaran penting bagi bangsa.

Agenda terakhir adalah mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang.

Dengan demikian, pilkada tidak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan, melainkan gagasan dan rekam jejak.

"Kita harus meletakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses yang berkualitas," ucap Said.